Pendaftaran SMP Negeri di Surabaya melalui website telah dibuka dan berakhir 2 Juli 2012 pukul 1400.Tulisan ini ditulis berdasarkan pengalaman seorang teman yang anaknya dengan nilai UN 27,5 harus tersisih dari sekolah pilihannya hanya karena KKnya bukan berasal dari Surabaya.

Seharusnya semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dimanapun bukan malah dipersulit dengan peraturan KK segala. Hak otonomi yang diberikan bukan malah merengut hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan.

Dikutip dari salah satu web, bahwa.
Rekomendasi Dalam Kota adalah calon peserta didik yang berasal dari sekolah di Wilayah Kota Surabaya dan bukan warga Surabaya. Pagu yang tersedia adalah 1% (satu prosen) baik dari pagu kota maupun pagu sekolah negeri.

Kebijakan tersebut didasarkan atas peraturan walikota Surabaya yang menginginkan APBD Surabaya memang diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu keluarga. Meski secara umum terlihat baik, akan tetapi kebijakan ini juga tak luput dari protes orang tua yang utamanya berada di perbatasan Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya.

Keberatan akan peraturan ini juga disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Surabaya yang dari substansi materi Peraturan Walikota Surabaya terkait PPDB Surabaya 2012 yang menyatakan pemberlakuan perwali ini harusnya ke depan dan bukan surut seperti sekarang ini.

Menurut Kacung Maridjan, Staf ahli Kemendikbud dan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, melalui tulisannya di halaman OPINI  Jawa Pos tanggal 13 Juni 2012, sebagai kota metropolitan, Pemerintah Kota Surabaya tidak sepenuhnya salah dengan argumentasi bahwa APBD terkait alokasi dana pendidikan yang dikeluarkan ditujukan dan difokuskan bagi warga Surabaya yang masih banyak membutuhkan layanan pendidikan.

Akan tetapi, melihat jati diri kota Surabaya sebagai kota metropolis yang dibesarkan tidak hanya oleh internal warga Surabaya, maka argumentasi di atas menjadi tidak bermakna. Surabaya tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, Surabaya memiliki mobilitas yang sangat tinggi yang mana kontribusi warga luar Surabaya tak bisa dinafikan.

Dalam konteks pembangunan, Surabaya menjadi besar tidak semata-mata ditentukan oleh faktor internal kota Surabaya, akan tetapi dibantu dan didorong oleh kekuatan eksternal. Dalam paparannya, Kacung Maridjan juga menyebutkan bahwa penyumbang pajak dari luar kota Surabaya juga besar, tak hanya itu, kekuatan ekonomi dan pemerintahan juga ditopang oleh mereka para pekerja/pegawai dan pelaku ekonomi yang secara legal tidak ber-”label” Surabaya.

Di akhir tulisannya, otoritasnya sebagai Staf Ahli Kemendikbud berbicara, warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak dan harus diberi hak untuk memperoleh pendidikan di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah termasuk otonomi di dalam mengelola pendidikan tidak serta merta memberikan otoritas kepada daerah untuk menghapus hak tersebut.

Menarik untuk dicermati bahwa polemik pembatasan atau pemberian kuota 1% bagi warga luar kota menjadi hal yang wajib ditinjau ulang. Terlebih jika kemudian penentuan kriteria luar kota berdasarkan legalitas KK. Namun, kebijakan sudah dijalankan, apakah akan berujung pada pembatalan atau tetap diteruskan, semuanya kembali pada instansi terkait.

Jika perwali ini dibatalkan sebelum pelaksanaan PPDB 2012 jalur reguler dilaksanakan, maka nasib siswa yang bersekolah di Surabaya tetapi bukan penduduk Surabaya akan banyak terselamatkan. Jika perwali ditinjau kembali setelah pelaksanaan PPDB 2012 dan aturan lama diberlakukan pada PPDB 2013, maka akan ada satu angkatan yang terkorbankan.

Sumber

Komentar Anda