Jakarta – Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Badriul Hegar, mengatakan bahwa donor ASI dapat menjadi pilihan alternatif bagi ibu yang berhalangan dalam memberikan ASI.  Namun hal tersebut harus melalui suatu proses yang tepat agar tujuan donor ASI dapat tercapai, bukan sebaliknya.

Demikian disampaikannya pada konferensi pers di Kantor IDAI, Jakarta, Rabu (1/8).

“Ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan melalui ASI. Karena itu, kita perlu mencegah penularan tersebut, agar tidak memberikan efek buruk bagi bayi. Jadi bukan donor ASI yang dihentikan, tetapi prosesnya yang diatur,” kata Hegar.

Hegar pernah menemukan suatu kasus bayi tertular penyakit dari pendonor. Ketika lahir kondisi sangat bayi terlihat normal. Namun, setelah 1,5 bulan, sang bayi kembali dengan diare yang berat. Setelah dicek, sang bayi positif mengidap HIV. Dan setelah ditelusuri, ternyata berasal dari ASI tantenya.

“Kita tidak pernah tahu kalau seseorang itu mengidap HIV. Karena, pada stadium-stadium awal, HIV terlihat tanpa gejala apapun,” ujar Hegar.

Karena itu, Hegar mengimbau agar setiap pendonor ASI, sebelumnya melalui proses skrining, untuk melihat apakah ada resiko penyakit dalam dirinya. Selanjutnya, setiap ASI ayng dikeluarkan harus melalui proses sterilisasi, pasteurisasi, dan sebagainya. Sehingga resiko penularan penyakit semakin berkurang.

“Orangtua juga sebaiknya sadar dengan apa yang mungkin terjadi. Sehingga perlu ada kesepakatan antara ibu bayi dengan pendonor,” ujar Hegar.

Mengenai program pencanangan Bank ASI, Hegar melihat bahwa hal tersebut masih terlalu jauh untuk diaplikasikan di Indonesia. Karena, persiapannya sangat rumit dan melibatkan banyak faktor, termasuk ketersediaan dan jaminannya. Ia menjelaskan, negara sebesar Amerika saja, hanya memiliki dua bank ASI di dua negara bagiannya.

Menurutnya, yang perlu dilakukan sekarang adalah mengoptimalkan unit donor yang ada. Yaitu dengan melakukan pembinaan unit donor ASI.

“Jadi jangan dimatikan, tetapi justru harus kita bina dan optimalkan. Jadi suatu saat ketika dibutuhkan, IDAI dapat merekomendasikannya. Hal ini lebih baik daripada pemasaran donor ASI yang sangat marak di media sosial,” ujar Hegar.

Kedepannya, Hegar berharap pemerintah segera membuat pedoman mengenai donor ASI. Hal ini dikarenakan kondisi sudah sangat mendesak untuk mendukung pencanganan ASI ekslusif.

“Kalau didiskusikan secara serius, pasti tiga bulan saja sudah keluar. Mari kita kumpulkan semua pihak terkait, IDAI, Pemerintah, LSM, Ulama, agar maslah ini cepat terselesaikan,” ujar Hegar.

Hegar juga berharap, donor ASI dapat menjadi program nasional. Sehingga proses skrining dapat subsidi ataupun ditanggung pemerintah.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Gizi Kementerian Kesehatan, Minarto, mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk mendukung donor ASI. Menurutnya, ini membutuhkan suatu proses, karena melibatkan banyak faktor, seperti budaya dan agama.

“Yang kita atur adalah agar sesuai dengan budaya masyarakat dan agama. Selain itu, kita juga atur supaya jangan justru diperjualbelikan,” ujarnya. [WS] {jcomments on}

Go to Source