Jakarta – Pemerintah terus menggiatkan pemberian ASI eksklusif, sesuai dengan amanat dalam PP NO 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI. Hal ini penting dilakukan mengingat kesadaran ibu Indonesia mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi kesehatan dan kecerdasan anak masih sangat kurang.

“Sebagai tindak lanjut dari PP no 23 tahun 2012 tentang Pemberian ASI, maka saat ini Kemkes melalui Dirjen Bina Gizi dan KIA sedang menyusun Permenkes yang mengatur tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui, penggunaan susu formula bayi dan produk lainnya atas indikasi medis,” ujar Direktur Jenderal Bina Gizi Kementerian Kesehatan, Minarto, dalam seminar Donor ASI, di Jakarta, Rabu (1/8).

Saat ini, masih rendahnya kesadaran ibu dalam memberikan ASI eksklusif disebabkan oleh; pertama, ketidaktahuan dan ketidakyakinan tentang manfaat menyusui. Kedua, kondisi lingkungan yang belum mendukung melindungi ibu untuk menyusui. Ketiga, pemasaran susu formula yang belum tertib. Keempat, keberadaan konselor yang belum merata dan memadai di setiap wilayah.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010, hanya sebesar 33,6 persen bayi berumur 0-6 bulan ayng mendapatkan ASI eksklusif. Sedangkan, survei yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia pada 2010-2011, hanya sebesar 27 persen bayi yang mendapatkkan ASI eksklusif.

“Jadi kita harap, ibu yang sedang hamil mendapatkan waktu yang cukup untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Selama ini, mereka justru hanya mendapatkan cuti sekitar 3 bulan dari sebelum hingga sesudah melahirkan,” kata Minarto.

Ia menambahkan, ke depannya akan dibuat suatu peraturan agar semua tempat umum menyediakan fasilitas agar ibu dapat memerah ASI atau tempat untuk menyusui.

“Selama ini di beberapa tempat umum sudah tersedia, seperti bandara dan mal. Tetapi ke depannya kita berharap di setiap gedung perkantoran juga disediakan ruangan khusus. Supaya tidak menghambat ibu untuk memerah ASI nya,” ujar Minarto.

Minarto mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan promosi kepada semua pihak terkait, agar tujuan ini bisa tercapai. Sejauh ini, pihaknyab akan terus melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan. Namun, bila nanti peraturan pemerintah telah diterbitkan, harus ada sanksi yang tegas untuk pihak-pihak yang melanggar.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dari semua elemen di Organisasi Profesi Kesehatan, bersama IDAI untuk meningkatkan, melindungi, dan mendorong pemberian ASI eksklusif. Karena pemberian ASI yang benar akan meningkatkan asupan gizi, sehingga anak-anak akan tumbuh dan berkembang optimal menjadi anak yang sehat dan cerdas,” ujarnya. [WS] {jcomments on}

 

Go to Source